Tiga Isu Pangan di Indonesia

Indonesia menghadapi tiga isu pangan yang kompleks. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Kebijakan Pangan Prof. Dr. John F. McCarthy dari Crawford School of Public Policy, Australian National University. McCarthy menyatakan bahwa isu pangan ini terjadi akibat adanya tumpang tindih dengan persoalan lain di Indonesia.

Isu pertama adalah kekhawatiran akan jumlah produksi domestik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga sangat bergantung pada impor yang harganya fluktuatif. Kedua, naiknya permintaan komoditas pertanian, terutama kelapa sawit. Ketiga, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap program ekonomi hijau dan pembangunan pedesaan rendah emisi. "Lalu bagaimana kebijakan untuk merespons ketiga isu tersebut bisa berjalan selaras sementara masing-masing mempunyai capaian yang berbeda bahkan berseberangan," ujar McCarthy.

"Lalu bagaimana kebijakan untuk merespons ketiga isu tersebut bisa berjalan selaras sementara masing-masing mempunyai capaian yang berbeda bahkan berseberangan," ujar McCarthy.

Setidaknya ada lima paradigma di dalam kebijakan pangan menurut McCarthy. Pertama, swasembada pangan sebagai upaya mencapai angka produksi global. Kedua, ketahanan pangan dengan memperkuat kapasitas penduduk untuk mengakses pangan terutama saat menghadapi rawan pangan dan masa panceklik. Ketiga, kedaulatan pangan dengan membantu petani maupun kelompok tani untuk memiliki akses dan kontrol yang lebih baik atas sumber-sumber pertanian. Keempat, kebijakan pangan perlu mengarah pada pencapaian hak atas ketersediaan pangan yang memadai sesuai dengan amanat dalam perjanjian internasional. Kelima, memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan.

Belakangan Indonesia meletakkan fokusnya pada satu pendekatan saja, yakni swasembada untuk beragam capaian kebijakan pangannya. Peningkatan produksi dengan membuka lahan baru melalui pertanian berskala besar dianggap bisa mencapai tujuan swasembada. Namun, program swasembada belum tentu mampu mendorong tercapainya akses pangan dan kedaulatan pangan. "Apakah cukup membantu mencapai hak pangan yang memadai? Mungkin baik untuk mengejar target produksi. Namun program tersebut belum tentu bisa memberi akses bagi petani miskin. Apalagi jika dikembangkan oleh perekebunan besar," kata McCarthy.

McCarthy kembali mencatat bahwa kebijakan pangan Indonesia sebenarnya telah memiliki tujuan baik. Namun perhatian pada persoalan akses petani yang rentan terhadap rawan pangan dan hak pangan secara umum bisa diutamakan. "Penelitian internasional menunjukan ketahanan pangan bisa mencapai hasil terbaiknya apabila program-program pangan pemerintah diarahkan pada pemberdayaan petani. Petani tetap bisa mengolah lahan pertaniannya sembari juga mendiversifikasi mata pencahariannya," pungkas McCarthy.